TRENGGALEK, VOOSTRA – Rencana pembangunan unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berlokasi di area SDN 1 Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, terus menjadi sorotan publik. Proyek yang merupakan bagian dari program penguatan ekonomi nasional ini memicu perdebatan antara kebutuhan pengembangan ekonomi desa dengan kenyamanan lingkungan pendidikan.
Berdasarkan data yang dihimpun, rencana pembangunan ini akan memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 1.000 meter persegi. Meskipun berada di lingkungan sekolah, status tanah tersebut dikonfirmasi merupakan aset Pemerintah Desa Karangrejo.
Pihak pemerintah desa memilih lokasi ini karena dinilai strategis dan memiliki akses jalan yang memadai dibandingkan dengan aset desa lainnya yang mayoritas merupakan lahan pertanian produktif (sawah bengkok).
Polemik mencuat setelah munculnya sejumlah spanduk penolakan di depan sekolah pada akhir tahun lalu. Kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pendidikan dan para alumni SDN 1 Karangrejo menyuarakan keberatan mereka.
"Prinsipnya kami tidak menolak program pemerintah, namun penempatan area komersial di dalam lingkungan pendidikan dirasa kurang tepat bagi fokus belajar siswa," ujar salah satu perwakilan warga dalam aksi penyampaian aspirasi beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Pendidikan serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskomindag) memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini. Mengingat KDMP adalah Program Strategis Nasional, pemanfaatan lahan kosong milik desa dianggap sebagai langkah efisien untuk mempercepat realisasi ekonomi mandiri di tingkat desa.
Dinas Pendidikan juga mengimbau agar pihak sekolah tetap kooperatif, mengingat status lahan yang memang milik desa, sembari memastikan pembangunan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar secara fisik.
Hingga memasuki kuartal kedua tahun 2026, status pembangunan masih dalam tahap koordinasi lanjutan. Pemerintah Desa Karangrejo sempat membuka opsi untuk meninjau ulang lokasi jika eskalasi penolakan warga meningkat, namun tetap memprioritaskan ketersediaan lahan yang siap bangun agar bantuan pusat tidak dialihkan ke daerah lain.
Pihak berwenang diharapkan segera duduk bersama dengan wali murid dan tokoh masyarakat untuk mencari jalan tengah, agar program ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan integritas lingkungan sekolah.
Posting Komentar